uu 14 tahun 2008. UU_2007_28. uu 14 tahun 2008

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Undang-undang (UU) NO. FORUM. Melalui UU 14 tahun 2008, , ususnya yang dikuasai Oleh m yang m emperoleh kepada m asyarakat pemohon publik. 7 TAHUN 1992. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. PEMERINTAH PUSAT. bagi pengembangan pribadi dan lingkungan . UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 36/2008 ini merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ÐÏ à¡± á> þÿ. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnyaketentuan UU 14/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Permendiknas No 50 tahun 2011 didapat kesimpulan bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item yang tersedia (29 %) sehingga masih terdapat 71 % item informasi publik yang belum tersedia. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4. NO. UU 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 2. 03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 36 Tahun 2005 Dapat. 2 Melakukan pengarisipan statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital. Jadi UU No. Judul. Pasal 5. Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang setiap badan publik atau milik negara memiliki PPID. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai. Tiga tahun setelah UU KIP dinyatakan berlaku, Pemerintah Kota Bogor dihadapkan pada penyelesaian kasus sengketa. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Undang-undang (UU) NO. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;14. nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor. 14. Permen LH No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan. Akses adalah kegiatan. No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : a. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan formulasi kebijakan KIP. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan Presiden Dr. 4894, LL SETNEG : 19 HLM. UU No. PUTUSAN. Mencabut : Permen PAN & RB No. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. UU ini juga mencabut UU. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembinaan kearsipan: perlindungan dan penyelamatan arsip 4. 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. TENTANG. 74 Tahun 2001 Lampiran 1 ; PP No. UU ini merupakan dasar hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah dalam era digital. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi, kewenangan, dan tata cara kerja Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan. II tahun 2008 -Pasal Huruf h dan hurufl UU No. 14. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. 5416, LL SETNEG: 10 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua BaratAnalisis UU No. No. 6. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau. Implementasi UU no 14 2008 & UU no 43 tahun 2009 1. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lihat Semua Permenkumham. Hubungan kerja adalah hubungan antara. Regulasi Undang - Undang UU No 14 Tahun 2008. Infrastruktur. kekuasaan-kehakiman. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 9 Tahun 2014; No. E. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 2008/NO. ABSTRAK PERATURAN. presiden republik indonesia, Kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga pembuat Undang-Undang (DPR RI) dalam merespon hal tersebut adalah dengan disahkannya Undang-undang No. a. U. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) T. 9 Tahun 2014; No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP 3. Tidak ada Hak Cipta atas:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. ; Pasal 13 huruf c sepanjang frase “peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok” UU No. Preview. 19 Tahun 2016. 14. - 2 - Dengan. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010 Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik Keterangan Output Berkas permohonan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,. Kurang lebih delapan tahun sebelum UU KIP diundangkan tanggal 30 April 2008, diskursus perlunya jaminan hukum bagi keterbukaan informasi terus bergulir baik di tingkatan masyarakat, birokrasi. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 16. METADATA PERATURAN. 43 Tahun 2007; UU No. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5, LN. Peraturan BWI No. 14. bahwa hak m em peroleh inform asi m erupakan hak asasi m anusia dan ket erbukaan I nform asi. I. U. Pelajari isi dan tujuan dari undang-undang ini, serta kaitannya dengan hubungan luar negeri dan dokumen hukum lainnya yang tersedia di website JDIH Kemlu. 19 Tahun 2016; UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaUUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. PUBLICATION. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. Permen PUPR No 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Tipe Dokumen. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. 33 Tahun 2004, UU No. PerKI 01 Tahun 2010_Informasi Publik. 118. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;Pasal 17 I UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL. sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Dampaknya terhadap informasi medical record. Metode penelitian yang digunakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Uu 14 tahun 2008. PRINSIP PROFESIONALITAS 4. peraturan. . 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian: 10NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 UU PPh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Jakarta, 2008 "UU PPh" ki_moel - 1 - SUSUNAN DALAM SATU NASKAH. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. Isi. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. Lebih jauh, jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan UU No. Glosarium. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan pencerahan dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan turut serta mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merencanakan pembelajaran; Melaksanakan proses pembelajaran yang. Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia; Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Badan Publik) wajib menyediakan, memberikan dan/atau. Badan/Pengarang: Indonesia. Hukum – Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) atau UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, bersifat ketat dan terbatas. H. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 2. 14. Kembali NTB meraih Opini WTP dari BPK RI selama 6 Tahun berturut-turut bersama 10 Kabupaten/Kota se NTB. Download : Kepres Objek Vital. 14 tahun 2008 . 5076, LL SETNEG : 21 HLM. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 14: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/PengundanganFrasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32. 2008. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua. 2008. 487- Diskominfo/2010 untuk membentuk. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran UU no. Untuk itulah, setiap pejabat publik memiliki kewajiban dalam. UU KIP disahkan pada 30 april 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan , yaitu pada 30 April 2010. 000,00. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Oswar Mungkasa 442 views • 53 slides UU No. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Unduh dokumen resmi tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Setiap upaya enggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bankp Syariah wajib mendapat izinterlebih dahulu dariBank Indonesia . Atribusi . Pajak Keuangan Pemda. UNDANG-UNDANG. Bahwa terbitnya Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem kenegaraan menuju demokrasi yang lebih substantif. 5. 5149, LL SETNEG : 12 HLM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. . Pasal 14 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak,. -. -. 1. Download dalam format PDF [klik di sini] Download dalam format MS. Undang-Undang No. ABSTRAK PERATURAN. 5. KETENTUAN PENUTUP. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. pemahaman. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. E. Undang-undang (UU) No. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. UU No. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang UU No.